Niki POS

Pajak Indonesia

Pajak di Indonesia: PPN, PBJT, dan Niki POS

Toko di Indonesia memungut PPN setelah terdaftar sebagai PKP. Kafe dan rumah makan memungut PBJT dari pemda sebagai gantinya. Berikut yang diatur Niki POS, dan yang Anda atur sendiri.

Ini informasi umum tentang cara kerja Niki POS, bukan nasihat pajak. Aturan pajak bisa berubah dan bergantung pada usaha Anda: cek ke kantor pajak atau konsultan pajak sebelum mengandalkannya.

Sekilas

Nama pajak
PPN
Tarif standar
11%
Tarif lain
Bebas pajak
Harga
Sudah termasuk pajak
Pajak di awal
Mati sampai Anda nyalakan
Pembulatan tunai
Tanpa pembulatanPilihan kelipatan: Rp100, ke terdekat atau ke bawah
Kafe
PBJT 10%

Pajak dan tarifnya

PPN (Pajak Pertambahan Nilai) adalah 12% dari dasar pengenaan pajak sebesar 11/12 harga untuk barang biasa (PMK 131/2024), yang sama dengan 11% dari harga. Niki POS memungutnya sebagai PPN 11%: jumlahnya sama.

Usaha wajib mendaftar sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak) setelah omzetnya melewati Rp 4,8 miliar setahun, dan boleh mendaftar di bawah itu. Hanya PKP yang memungut PPN. Kebanyakan toko kecil bukan PKP, jadi pajak tetap mati sampai Anda menyalakannya.

Barang kebutuhan pokok bebas PPN. Niki POS memberi toko Anda tarif Bebas pajak untuk barang-barang itu.

Harga termasuk atau belum termasuk pajak

Harga boleh sudah termasuk PPN atau mencantumkannya terpisah, dan label harga harus menyebut yang mana (Permendag 35/2013 pasal 3); usaha mikro tidak wajib memasang label harga. Niki POS mulai dengan harga sudah termasuk pajak. Anda bisa beralih ke pajak ditambahkan saat bayar.

Contoh struk

Harga sudah termasuk PPN

Sampo, pasta gigi, dan tiga batang sabun totalnya Rp 55.500. Karena PPN 11% sudah ada di dalam harga, pajaknya Rp 55.500 − Rp 55.500 ÷ 1,11 = Rp 5.500.

Pelanggan membayar Rp 55.500, sesuai jumlah label harga. Struk menampilkan PPN Rp 5.500 yang ada di dalamnya.

Sampo1 × Rp25.000Rp25.000
Pasta gigi1 × Rp15.500Rp15.500
Sabun3 × Rp5.000Rp15.000
SubtotalRp55.500
PPN 11% (termasuk)Rp5.500
TOTALRp55.500

Biaya layanan dan PBJT ditambahkan, di Jakarta

Angka-angka ini dari contoh Bapenda Jakarta sendiri. Dua latte dan satu croissant totalnya Rp 100.000. Diskon member 20% mengurangi Rp 20.000, dan biaya layanan 5% dihitung dari sisanya, Rp 80.000: Rp 4.000.

PBJT 10% dikenakan pada makanan dan biaya layanan sekaligus: 10% dari Rp 84.000 adalah Rp 8.400. Pelanggan membayar Rp 92.400.

Latte2 × Rp35.000Rp70.000
Croissant1 × Rp30.000Rp30.000
SubtotalRp100.000
Diskon−Rp20.000
Biaya layanan 5%Rp4.000
PBJT 10%Rp8.400
TOTALRp92.400

PBJT dan PPN di satu struk kafe

Sebuah kafe yang terdaftar sebagai PKP menjual dua latte Rp 28.000 dan satu croissant Rp 30.000, yang dikenai PBJT 10%, serta sebungkus biji kopi 250 g Rp 120.000, yang dikenai PPN 11%. Tarif biji kopi punya nama pajak sendiri, PPN. Pajak ditambahkan di atas harga. Jumlah semua barang Rp 206.000.

Biaya layanan 5% adalah Rp 10.300. Biaya ini dibagi ke tiap barang dan dikenai pajak sesuai tarif barangnya: Rp 4.300 ikut makanan dan minuman, Rp 6.000 ikut biji kopi.

PBJT 10% atas Rp 90.300 adalah Rp 9.030. PPN 11% atas Rp 126.000 adalah Rp 13.860. Tiap pajak punya barisnya sendiri, dan tiap barang menyebut tarifnya. Pelanggan membayar Rp 239.190.

Apakah biaya layanan atas barang kemasan masuk dasar pengenaan PPN, tanyakan ke konsultan pajak Anda.

Latte2 × Rp28.000 · 10%Rp56.000
Croissant1 × Rp30.000 · 10%Rp30.000
Biji kopi 250 g1 × Rp120.000 · PPN 11%Rp120.000
SubtotalRp206.000
Biaya layanan 5%Rp10.300
PPN 11% atas Rp126.000Rp13.860
PBJT 10% atas Rp90.300Rp9.030
TOTALRp239.190

Pembulatan tunai

Toko hanya boleh membulatkan nominal yang tidak bisa dibayar dengan koin yang beredar, dan wajib memberi tahu pelanggan saat pembayaran (Permendag 35/2013 pasal 6). Karena itu Niki POS menawarkan satu kelipatan, Rp 100, ke terdekat atau ke bawah, dan mulai tanpa pembulatan.

Pembulatan hanya untuk tunai dan tampil di baris Pembulatan pada struk. Boleh tidaknya pembulatan ke atas ke Rp 100 belum pasti; pembulatan ke bawah tidak pernah menagih pelanggan lebih.

Struk

PPN tampil sebagai satu baris per tarif, misalnya "PPN 11% (termasuk)". Struk Niki POS bukan faktur pajak e-Faktur.

Kalau Anda PKP, isi NPWP Anda di Lainnya → Pajak dan pembulatan → Nomor pajak: struk mencetaknya di bawah alamat Anda, seperti yang dibutuhkan faktur pajak PKP (PER-11/PJ/2025 pasal 52). Tanyakan ke konsultan pajak apa lagi yang wajib ada di struk Anda.

Yang diatur Niki POS

  • PPN 11%, mati sampai Anda nyalakan, dengan harga sudah termasuk pajak.
  • Tarif Bebas pajak untuk barang kebutuhan pokok.
  • Untuk Kafe: PBJT 10% sebagai ganti PPN, tarif PPN 11% untuk barang kemasan, dan catatan tentang PBJT di Pajak dan pembulatan.
  • Tanpa pembulatan tunai; Rp 100 tersedia.
  • Struk dalam bahasa Indonesia, dengan uang ditulis Rp 12.500.

Yang Anda atur sendiri

  • Nyalakan pajak hanya kalau Anda PKP, atau, untuk kafe, kalau PBJT daerah Anda berlaku untuk Anda.
  • Beri barang bebas pajak tarif Bebas pajak di editor produk.
  • Untuk kafe, isi tarif PBJT daerah Anda: paling tinggi 10%.
  • Kalau NPWP harus ada di struk, isi di Nomor pajak, di Pajak dan pembulatan.

Menurut jenis usaha

Kafe dan rumah makan tidak memungut PPN atas makanan dan minuman yang disajikan, tetapi PBJT, pajak daerah atas makanan dan minuman (UU 1/2022). Setiap daerah menetapkan tarifnya, paling tinggi 10%, dan batas omzet wajib pungutnya: di Jakarta, 10% untuk omzet di atas Rp 42 juta sebulan (Perda DKI 1/2024). Tanyakan ke Bapenda setempat sebelum mulai memungut.

PBJT dikenakan atas yang dibayar pelanggan setelah diskon, termasuk biaya layanan, seperti contoh Bapenda Jakarta sendiri di bawah. Kafe boleh menampilkan harga sudah termasuk PBJT atau menambahkannya di atas harga: pajaknya sama. Kafe yang sudah PKP tetap memungut PPN 11% atas barang kemasan yang dijualnya, seperti biji kopi: pakai tarif PPN yang ditambahkan Niki POS untuk kafe, dan struk mencetak PPN 11% di samping PBJT 10%. Lihat Kafe & kedai.

Jasa seperti laundry, bengkel, servis AC, percetakan, cuci mobil, dan barbershop: setelah pajak dinyalakan, Niki POS mengenakan PPN seperti pada barang. Tanyakan ke konsultan pajak apakah jasa Anda dikenai PPN.

Masih perlu dicek dengan konsultan pajak

  • Bolehkah struk PKP menulis "PPN 11%", atau harus "PPN 12% × DPP 11/12"? Nilainya sama.
  • Bolehkah tunai dibulatkan ke atas ke Rp 100, dan apakah Permendag 35/2013 masih berlaku?
  • Apakah biaya layanan selalu masuk dasar pengenaan PBJT, atau hanya di daerah yang mengaturnya? Apakah pesanan bungkus dari kafe kena PBJT di semua daerah?
  • Haruskah struk PBJT mencantumkan NPWPD kafe?
  • Jasa apa saja yang dikenai PPN, dan apa yang wajib ada di struk PKP pedagang eceran?

Sumber resmi

Tarif dan aturan dicek ke sumber resmi pada 7–9 November 2026.

Mulai jualan dalam semenit

Pasang Niki POS, ketik nama toko Anda, dan buat penjualan pertama. Tanpa akun, tanpa kartu, tanpa internet.

Unduh di Google Play

Pakai mesin kasir Sunmi atau iMin? Pasang Niki POS dari toko aplikasinya.